Maaf Ya Nak

Maaf nak, malam ini tidak ada pawai takbir lewat depan rumah kita. Tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Tidak ada kabar mengapa.

Mungkin para pengurus negeri, taat perintah penguasa di Jakarta. Menurut mereka, takbir tidak perlu keliling. Cukup ditempat masing-masing.

Jadi, maaf ya nak. Malam ini tidak bisa menyaksikan mobil hias, lampu warna-warni dan "pengeras" suara takbir.

Mungkin anggaran takbir keliling terkuras untuk tunjangan hari raya para pengurus negeri. Mungkin anggarannya luput dari pantauan anggota legislatif.

Tapi, makin banyak kemungkinan dan dugaan, kita semakin larut kepada buruk sangka.

Maaf nak, kalau malam ini hanya riuh suara petasan yang terdengar. Mungkin mereka bosan. Malam takbiran tidak semeriah tahun lalu. Mungkin mereka sekedar mencari perhatian.

Sekali lagi maaf ya nak. Kita takbir dirumah dan mesjid kampung kita saja. Asma Allah bisa kita agungkan meski tidak berwujud pawai takbir. Jangan kecewa ya nak. Mungkin tahun depan bakal ada pawai takbir seperti yang sudah-sudah.

Malam Takbiran 1439 H.

• 
  

Matematika Pilkada

Ajang pemilihan kepala daerah (pilkada)  baru saja digelar pertanggal 15 Februari lalu. Perhelatan 5 tahunan ini menyisakan kekecewaan bagi paslon yang belum berhasil. Sedangkan bagi pemenang, dipastikan menyambutnya dengan suka cita, riang gembira.

Ada fenomena menarik terkait pilkada tempo hari. Ternyata, kekuasaan, tim pemenangan, program kerakyatan, mesin partai, polling yang gemilang,  kampanye tumpah ruah, hingga uang, tidak menjadi jaminan memenangkan pilkada.

Demikian juga dengan Aceh Tamiang. Kabupaten yang baru berusia 15 tahun, telah pula memilih pasangan calon yang akan memimpin selama 5 tahun kedepan. Jika tidak ada aral melintang, pasangan Mursil-Tengku Insyafuddin,  bakal menduduki jabatan bupati-wakil bupati terpilih.

Logika Matematika
Ada logika matematika pada pilkada kali ini. Operasi penambahan, perkalian,  pengurangan, hingga pembagian, muncul kepermukaan, sebagai fenomena yang menarik diperbincangkan.

Fenomena pertama adalah penambahan. Urusan tambah-tambah ini menjadi suatu yang krusial. Jika penambahan suara terhadap paslon meningkat, tentu ini yang didambakan. Tetapi, jika yang bertambah adalah biaya operasional,  proposal permintaan beragam kegiatan, atau bertambahnya dukungan ke kubu lawan, tentu ini yang dihindari.

Pada pilkada Aceh Tamiang,  yang tadinya paslon berjumlah 4 pasang,  bertambah menjadi 5 pasang.  Hal terakhir adalah, bertambahnya paslon Lukman-Manaf seiring diterimanya permohonan mereka di Mahkamah Agung, karena sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai paslon.

Fenomena kedua adalah terkait kali-kali. Setiap paslon tentu punya kiat dan strategi dalam kali-kali memenangkan pilkada. Ada yang memanfaatkan kekuasaan dengan menggerakkan struktur pemerintahan hingga ke tingkat kampung. Ada yang ber-kali-kali mengadakan kenduri ditiap kecamatan. Ada juga yang ber-kali-kali mengatakan akan segera mendatangkan dana dari pusat,  5 hari setelah memenangkan pilkada Aceh Tamiang.

Fenomena selanjutnya adalah pengurangan. Setiap paslon pasti tidak mendambakan perolehan suara mereka berkurang dan berakhir fatal dengan kekalahan. Pengurangan suara pasti dihindari. Tetapi pengurangan anggaran, jika tidak, mengapa tak berhemat,  meski sadar taruhannya adalah perolehan suara dihari pemilihan.

Strategi pengurangan anggaran ini, yang pada akhirnya telah mengantarkan salah satu paslon, kehilangan kemenangannya. Pihak yang terlanjur dijanjikan, kecewa dan berbalik arah dengan mendukung paslon yang "menambahkan" anggaran untuk pemenangannya.

Fenomena "pembagian" adalah yang paling menarik. Pembagian disini bisa bermakna macam-macam. Mulai pembagian barang tertentu, hingga pembagian sejumlah uang.

Meski politik bagi-bagi uang dilarang oleh undang-undang, tetapi prakteknya masih ditemukan pada pilkada Aceh Tamiang. Terbukti, ada yang tertangkap dan laporan pandangan mata dari masyarakat, penerima pembagian uang.

Politik pembagian ini pun ada juga dibungkus dengan samaran "saksi di luar TPS". Caranya adalah, dengan merekrut sejumlah orang pada TPS yang bersangkutan, untuk dijadikan saksi paslon, dan tentunya diberikan sejumlah identitas seperti kartu pengenal, SK dan tentu saja uang.

Terbukti, strategi "operasi pembagian" masih menjadi senjata ampuh meraup suara. Terbukti juga, paslon lain yang gagal menjalankan skenario bagi-bagi ini, gagal memenangkan pilkada kali ini.

Fenomena pembagian ini tidak akan berhenti begitu pilkada usai. Malah akan terus berlanjut begitu paslon menjadi bupati-wakil bupati definitif. Sejumlah donatur hingga tim sukses akan menuntut juga "pembagian rezeki" atas jasa yang sudah ditanam.

Perlu diingat juga,  bahwa dana operasional untuk operasi pembagian bukan "kotak amal alias sedekah jariyah". Tidak ada makan siang yang gratis. Artinya, cost yang sudah dikeluarkan,  harus setimpal dengan income yang akan dituai. Inilah alasan, bahwa politik bagi-bagi uang memang dilarang.

Cerita fenomena matematika pada pilkada memang tak ada habisnya. Apa yang telah terjadi, dapat dijadikan pembelajaran, bahwa fenomena matematika memang betul adanya. Jika siap "ber-mate-matika", maka silahkan ikut pilkada.

Bengkel Sepeda

Ternyata mencari bengkel sepeda alias "kereta angin" dimasa -masa zaman "android" seperti saat ini adalah hal yang susah-susah gampang.

Tak dinyana,  setelah observasi keliling kota Kualasimpang,  trus tanya sana,  tanya sini, akhirnya nemu satu-satunya bengkel sepeda. Lokasinya berada di daerah bekas Stasiun Kereta Api,  didepan Pegadaian. Sekarang bernama Jalan Cut Nyak Dhien.

Pukul 09.00 sudah standby di depan bengkel. Olala,  ternyata masih tutup. Nanya di tukang pangkas sebelah,  dapat informasi bengkel buka sejam kemudian. Mau tak mau ya ditunggulah.

Tak sampai sejam,  tibalah si empunya bengkel. Masih muda. Kirain sudah uwak-uwak... Hahaha...

Jadilah pelanggan pertama dilayani. Ganti ban dalam roda belakang sepeda  si  kakak,  isi angin,  service,  tune up, cie cie.. Trus service sepeda si bungsu,  kena tiga puluh ribu perak. Finally selesai.

Sebagai kenang-kenangan,  ada foto si operator bengkel sepeda.

Politek Teknik Tamiang

"Wak Ngah hari ni, kelihatan kurang semangat. Apa hal wak?" Tanya Kulok, teman sepermainan dan seperjuangannya.

"Cade yang sepesial, hanya awak bingung, dah sekian tahun, itu  izin sekolah, belum keluar juga. Tapi saban tahun, anggaran dihabiskan juga".

"Sekolah mana wak?" Tanya Kulok.
"Itulah, yang dekat Tualang Cut, politek teknik". Jelas Wak Ngah.

"Kalau tu, Wak jangan heran, di Temieng ni banyak yang terkesan, nafsu besar, tenaga kurang". Ujar Kulok menimpali.

"Apa kau cakap tu, ada nafsu-nafsu nya". Protes Wak Ngah.

"Coba wak keleh, jalan lingkar tak siap-siap. Setadion maen bola, ntah kapan berdirinya. Mesjid Agung tempat kita ibadahpun, tak jelas ujung pangkalnya. Mau ambil minyak, berebut. Mau buat pabrek semen, investor cade jelas. Mau buat pabrik lestrek, ntah dari mana sumber bahan bakunya". Kali ini Kulok menjelaskan dengan semangat 45.

"Semua itu wak politek... politek teknik ala Temieng. Jadi, ya macam politeknik Temieng tu lah ceritenye. Jadi wak jangan lemah semangat macam ni ye...". Pinta Kulok ke Wak Ngah.

"Lantak kau lah situ, kita bise buat ape?" Kali ini, Wak Ngah menyalakan sebatang rokok.

"Nah, macam ni lah yang buat negeri tambah kacau wak. Dah yang kuase cade paham, yang paham cade kuase, ditambah lagi, rakyat tak mau peduli, macam wak ni lah" . Kata Kulok menceramahi Wak Ngah.

"Jadi, menurut engkau yang segala tahu ni, apa yang sebaiknya kita buat?" Tanya Wak Ngah lagi.

"Kalau ditanya ma ambe, jawabnya sederhana wak. Yang penteng, chapnye jelas. Semua bisa diatur". Jawab Kulok sambil menerawang dan memperhatikan dua ekor cicak kejar-kejaran, di dinding.

"Apa pulak tu, Lok? Chap Chap?" Tanya Wak Ngah.

"Ah macam betul aja, jangan seperti kura-kura didalam paya, dah tahu, tanya pula..." Ujar Kulok.

"Hahaha... tapi mana bisa uang dibawa mati"

"Itu kata Wak, kata orang lain, uang tu dah jadi tuhan mereka. Tiada peduli lagi ke akherat. Jika orang peduli azab, mana ada yang berani mencuri. Begitu dapat chap, hati dan mata menjadi gelap...."

"Tapi Lok, hari ni cade chap ke ambe"?

"Wak mau? Ayo kita keleh politek teknik tu, siape tau kita masih dapat chap, karena banyak kali yang dapat chap dari politek teknik".

Kulok dan Wak Ngah pun beranjak pergi. Meninggalkan dua ekor cicak yang masih kejar-kejaran di dinding. Temieng punye cerite.

Berebut Sumur Minyak Pertamina

Beberapa waktu lalu, ada demo masyarakat yang katanya "menggoyang" kantor Bupati dan DPRK Aceh Tamiang. Isu yang dinaikkan adalah, seputaran rencana Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan minyak oleh BUMD Tamiang dengan PT Pertamina EP.

Tuntutan pendemo adalah, agar KSO tersebut dapat segera terealisasi, sehingga terbukalah kesempatan kerja bagi putra-putri Tamiang, dibidang gali-gali minyak ini. Sempat juga disinggung-singgung mengenai "sumur tua" warisan Belanda agar dikelola juga.

Demo yang menghadirkan lebih kurang 600-an massa ini, bisa dikatakan "cukup sukses". Terlihat dari massa yang hadir, orator yang sangat bersemangat, dan fasilitas pendukung aksi demo, seperti sound system, makan siang dan tentu saja " transportasi".

Tetapi, demo tidak merambah hingga ke PT Pertamina EP. Padahal, tak jauh dari kegiatan demo kemarin, di Rantau masih berdiri kokoh komplek perkantoran, perumahan, dan fasilitas produksi minyak, yang dikelola oleh PT Pertamina EP Asset I, Rantau Field. Jadi, serasa ada yang kurang. Ibarat sayur tanpa garam. Mungkin para pendemo "lupa" memperhitungkan, atau akan menjadikan Pertamina EP sebagai lokasi demo berikutnya. Siapa tahu?

Nafsu Besar Tenaga Kurang
Semangat untuk mengelola minyak patut kita berikan apresiasi. Karena, sekitar bulan Desember 2014 lalu, Bupati Aceh Tamiang telah melantik jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh Tamiang. Diantaranya adalah PT Petro Tamiang Raya dan PT Kwala Simpang Petroleum.

 

Dua BUMD ini dipersiapkan untuk bekerjasama dengan Pertamina EP, dalam pengelolaan minyak. PT Kwala Simpang Petroleum bakal mengelola sumur minyak tua warisan Belanda, dan PT Petro Tamiang Raya untuk mengelola "sumur muda" yang ada di blok Kuala Simpang Barat dan Kuala Simpang Timur.

Seperti tuntutan para pendemo, memang dua BUMD minyak ini, dibentuk dengan tujuan utama mendulang rupiah bagi pendapatan asli daerah, serta menciptakan lapangan kerja. Tetapi, bisnis minyak bukan bisnis "ecek-ecek". Bisnis jutaan dollar.  Bisnis ini memerlukan modal yang fantastis.

Penyertaan modal pada tahun pertama BUMD yakni Rp. 250 juta, ibarat "menggarami lautan". Jika ditukar dengan dollar, kurs sepuluh ribu, jumlahnya hanya US $ 25.000. Dana " sebesar" inipun dalam beberapa bulan saja sudah "tewas". Operasional kerja, gaji direksi, komisaris dan pegawai BUMD, dibayar dari penyertaan modal tersebut.

Tahun kedua, hanya BUMD PT Petro Tamiang Raya yang mendapat tambahan penyertaan modal. Jumlahnya pun masih "ecek-ecek", yakni Rp. 200 juta saja. PT Kwala Simpang Petroleum tidak disetujui tambahan modalnya. Alasannya sederhana, seperti lagu Ayu Ting-Ting "Alamat Palsu", alias alamat kantor tak jelas dimana. Baru, setelah penyertaan modal tak dikucurkan, ada plang nama BUMD ini di salah satu ruko, dekat pertigaan rumah sakit, Kampung Kesehatan.

Jadinya, ya seperti sub judul di atas. "Nafsu besar tenaga kurang". Disatu sisi BUMD dituntut untuk terjun dalam bisnis jutaan dollar, tetapi modal yang dikucurkan sangat tidak sebanding dengan kinerja yang diharapkan. Hal ini belum ditambah lagi dengan masalah kemampuan manajerial dan teknis di bidang minyak. Wajar jika muncul rasa "pesimistis" ketimbang "optimistis".

Hal tersebut akan berbeda jika memang secara hukum, lapangan minyak yang ada di Tamiang, memang sudah menjadi milik Kabupaten Aceh Tamiang. Nah ini, lapangan minyak yang ada, termasuk sumur minyak tua, masih dikuasakan pengelolaannya oleh Pertamina EP. Tentu, jika BUMD ingin masuk kedalam permainan, ya ikut aturan main " joint operation body-nya Pertamina.

Berebut Sumur
Nah ini yang menggelikan dan membuat jajaran elit Pertamina di Jakarta penuh tanda tanya. Tadinya, yang disetting mengelola "sumur minyak tidak tua" adalah PT Petro Tamiang Raya. Sedangkan PT Kwala Simpang Petroleum mengelola "sumur minyak tua".

Akan tetapi, dalam perjalannya, cerita berubah 360 derajat. PT Kwala Simpang Petroleum-lah yang mendapat full support untuk meneruskan pengelolaan blok minyak di Tamiang. PT Petro Tamiang Raya, di " black list", meski masih saudara sekandung BUMD minyak, dan terhitung sebagai "anak kandung" Bupati Tamiang.

Kesan yang timbul di jajaran elit Pertamina EP adalah,  telah terjadi "saling rebut sumur minyak, oleh sesama BUMD Aceh Tamiang". Mengapa skenario bisa berubah dibagian akhir cerita? Ini yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Bagi yang tahu ujung pangkal cerita, hanya senyum-senyum saja. Bagi yang tidak, tentu masih meraba-raba, apa kira hal gerangan, dengan minyak di bumi Muda Sedia.

Demo "isu minyak" tempo hari di Tamiang, bagi yang jeli, bisa menyimpulkan perebutan sumur minyak oleh BUMD Aceh Tamiang sudah demikian hebatnya. Jika ingin dibelokkan isunya, tentu "video aksi demo", setelah di edit, bisa diserahkan ke Pertamina, untuk " menakut-nakuti" atau mengatakan bahwa, "masyarakat Tamiang mendukung kerja sama operasi antara BUMD dan Pertamina. Lihat masyarakat sudah tak sabar".

Solusi bagi masalah "perebutan sumur minyak ini", sebenarnya tidaklah begitu sulit. Tinggal keberanian dan ketegasan dari Bupati Aceh Tamiang, selaku pemegang saham mayoritas di BUMD. Pilihannya adalah, melebur dua BUMD minyak ini menjadi satu, atau bubarkan saja salah satunya. Jajaran direksi atau komisaris yang " keras kepala", tinggal di ganti dengan orang yang berkualitas dan bisa diajak bekerja sama.

Jika tidak? Perebutan sesama BUMD minyak ini, akan berujung kepada kondisi "ketidakpastian". Pertamina EP akan bermain aman dengan alasan " tunggu saja hingga Badan Pengelola Migas Aceh terbentuk". Jika ini akhir ceritanya, seluruh proses akan mulai dari awal lagi. Stakeholders akan bertambah, dan inilah Temieng punye cerite.

Aroma Kemang Di Mutasi Pejabat Tamiang

Salah satu topik yang menggelitik Saya minggu ini adalah, terkait isu pergantian pejabat dijajaran elit birokrasi Aceh Tamiang. Isu ini, tidak hanya marak diperbincangkan di dunia "tak nyata" alias dunia maya, tetapi jadi bahan bisik-bisik  di warung kopi, termasuk pula lingkungan perkantoran pemerintah daerah.

Bukankah setiap pergantian atau rotasi pejabat di pemerintahan adalah hal yang biasa? Bagi sebagian orang memang biasa, tetapi bagi seseorang yang menapak karier sebagai birokrat,  pangkat dan jabatan adalah bukti, bahwa karirnya memang naik ke atas, bukan datar, atau malah turun ke bawah. Selain itu, semakin jabatan naik ke atas, maka semakin dekat dirinya dengan pemegang elit kekuasaan.

Beberapa dinas yang dianggap "basah" pun menjadi incaran para birokrat yang telah cukup pangkat dan syarat. Persaingan diantara mereka juga cukup ketat. Maklum jumlah kursi yang tersedia terbatas, sedangkan peminat, banyak yang antusias. Belum lagi ditambah birokrat yang duduk dikursi panjang dan ingin aktif kembali, tentu menambah "seru" isu mutasi pejabat, di kabinet eksekutif bumi Muda Sedia.

Jumat "Keramat"

Merujuk kebiasaan pergantian pejabat yang sudah-sudah, maka hari Jumat adalah hari "keramat" bagi birokrat Aceh Tamiang. Pada hari Jumat, biasanya diumumkan siapa saja pejabat yang bakal dilantik. Sehingga, hari Jumat-pun diistilahkan sebagai "Jumat Keramat".

Mengapa dipilih hari Jumat? Saya hanya bisa menduga-duga saja. Mungkin hari Jumat dipilih karena merupakan hari yang istimewa bagi umat Muslim. Karena dihari Jumat yang ada sholat Jumat-nya, di hari lain tidak. Atau dipilih hari Jumat, karena esoknya adalah hari Sabtu dan lusanya hari Minggu, sehingga bagi pejabat yang baru dilantik, bisa "refreshing" dan memikirkan langkah serta program kerja selama libur dua hari.

Siapa yang menentukan hari-H adalah hari Jumat? Tentu saja Bupati yang memutuskan, setelah mempertimbangan saran pendapat para pembantu-pembantunya. Jika Bupati memilih hari kerja yang lain, maka tak salah juga. Paling-paling istilah "Jumat Keramat" berganti dengan sebutan lain.

Aroma "Kemang"

Ini yang lebih menggelitik. Apa kaitan antara Kemang dan mutasi pejabat di Tamiang? Kemang disini adalah nama suatu daerah yang berada di Jakarta Selatan. Kawasan Kemang dikenal sebagai permukiman elit, bisnis dan tempat kongkow-kongkow plus hiburan malam. Konon, para pejabat yang hadir pada "pertemuan Kemang" guna memuluskan salah satu rencana investasi berupa industri di hulu Tamiang, maka dijamin aman tetap duduk di dinas terkait.

Mengapa bisa demikian? Investasi dari Kemang menuju Tamiang adalah pertaruhan antara dunia mimpi dan kenyataan. Mimpi untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi geng Kemang dan Tamiang, serta mimpi memperkerjakan ribuan orang, adalah suatu pertaruhan yang harus tetap dilanjutkan permainannya. Jika permainan ini tiba-tiba terhenti tengah jalan, banyak pihak yang kecewa tentunya. Ini tidak baik bagi reputasi dan usaha untuk mempertahankan kekuasaan di Tamiang. 

Nah, guna menjamin keberlangsungan hubungan baik Kemang-Tamiang, para birokrat yang duduk sebagai kepala SKPK terkait, dan "kebetulan" juga ikut dalam pertemuan Kemang, "dijamin" aman dari mutasi jabatan. Mandatnya jelas, selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang, misi tambahan adalah "mengamankan" kepentingan Kemang-Tamiang.

Jika saja skenario pertemuan Kemang ini diketahui bisa menjamin pangkat dan jabatan,  pasti sudah beramai-ramai para pejabat Tamiang berangkat ke Kemang. Tetapi jika berangkatnya sekarang, sudah terlambat. Karena besok adalah hari Jumat. Hari "keramat" bagi birokrat Tamiang. Tapi, jika besok tak jadi mutasi? Makin bertambahlah jumlah pejabat Tamiang yang galau, apalagi ada yang sudah terlanjur memesan papan kembang (bunga) segala. Ada-ada saja. Ini Temieng punye cerite.

Tak Ada Tap-Tap, Kecuali Chap

Diskusi ala warung kopi, sore tadi "cukup panas" rupanya. Seorang teman, sebut saja namanya "Jack", protes. " Sekarang tidak ada yang namanya, tap tap tap baru chap. Iya kalau tap-nya sukses. Kalo gagal, chap-pun good bye, alias selamat tinggal". Menurutnya, yang betul itu "chap, chap, chap, chap..... jangan sampai tap". Maksud loh....? ya itu, tap terakhir itu kena OTT-nya kapeka. Hahahaha... Ada-ada aja si Jack ini.

Bagi yang masih bingung, kata " tap" disini dimaksudkan mewakili ungkapan proses, perbuatan, atau bisa juga prolog/pembukaan dalam melakukan kesepakatan. Kesepakatan itu macam-macam, bisa dalam ranah bisnis, urusan pangkat jabatan, proyek, hingga deal politik.

Sedangkan "chap" bisa dimaknai sebagai  uang kontan (cash money), barang, atau jasa. Istilah chap ini dulunya berasal dari masa Aceh tempo doeloe, dimana Sultan Aceh menggunakan segel kerajaan (stempel), yang didalamnya termuat nama-nama sembilan (sikureung) sultan Aceh yang pernah memerintah.

Bagi wilayah kerajaan lain yang telah ditaklukan oleh kerajaan Aceh, oleh Sultan Aceh, sang raja taklukan, diberikan hak untuk memerintah wilayahnya dan mengutip pajak guna membayar upeti ke Kuta Raja. Wujud desentralisasi tersebut, diberikan dalam bentuk replika "Chap Sikureung". Jadi chap itu identik dengan upeti, pajak atau uang.

Tebar Chap, Tabur Pesona
Akhirnya, musim pilkada tiba juga. Secara nasional, perhelatan ini akan digelar tanggal 15 Februari 2017. Demikan juga di Aceh Tamiang. Jadi, bila dihitung, tak sampai 365 hari lagi.

Meski ajang pencoblosan masih setahun lagi, beberapa kandidat yang bakal tampil-pun sudah mulai melakukan siasat " tebar chap, tabur pesona". Paling tidak, setiap mampir di warung kopi, "chap" berupa traktir minum kopi, juice, mie Aceh, hingga rokok, "terkoyak" juga dari saku celana.

Chap yang diberikan itu, tentu bukan "gratis" sifatnya. Dibalik itu semua, terkandung harapan besar untuk mendukung dirinya, bilamana tampil sebagai kontestan dalam pilkada yang akan datang.

Chap ini akan terus meningkat intervalnya, seiring makin dekat hari-H. Apalagi pilkada kali ini hanya satu ronde saja. Masyarakat (pemilih) yang saban kali dijadikan "objek" demokrasi yang keblabasan, akan mengambil kesempatan. "Tak ada chap, tak ada suara". Hubungan yang dibangunpun hanya sebatas patron-klien. Jadi, siapa yang kuat tebar chap, plus tabur pesona di khalayak, kemungkinan bisa tampil sebagai juara. Juara chap maksudnya. :-)

Chap = Money Politic?
Pertanyaannya adalah apakah strategi chap yang dilakukan bakal calon kepala atau wakil kepala daerah ini, bisa disebut sebagai politik uang atau money politic? Menurut saya, chap ini tidak serta merta dipersamakan dengan money politic.

Jika chap tersebut masih dalam " batas-batas" yang normal seperti traktir makan, minum, atau rokok di warung kopi, kepada teman atau warga, adalah sah-sah saja. Tetapi jika telah memberikan rumah makan beserta isinya, pabrik air minum atau pabrik rokok, tentu sudah keterlaluan. Keterlaluan mahal  maksudnya. Kalau kita sih pasti menerima dengan lapang dada. Yang memberi pasti sesak napasnya.

Kalau money politic, merujuk kepada Pasal 73 ayat (1) UU No. 1/2015, disebutkan: "calon dan/atau tim kampanye dilarang memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih".

Beberapa kasus sengketa pilkada di emka (baca: Mahkamah Konstitusi) terkait money politik memang ada. Si Pemohon harus bisa membuktikan jika money politic ini memenuhi unsur TSM alias terstruktur, sistematis dan massif. Selain itu harus dibuktikan, bahwa dengan chap atau money politic itu si pemilih benar-benar terpengaruh dan memilih calon yang melakukan chap tadi. Pembuktiannya pun, meski secara kuantitatif dan kualitatif. Jika tidak, akan diabaikan oleh majelis hakim emka.

Tetapi, pada kasus " Chap Akil Mochtar", urusan chap-menchap inipun sampai juga kepada hakim konstitusi. Sayangnya tertangkap KPK. Inilah yang disampaikan oleh si Jack teman saya tadi "chap, chap, chap, chap...........TAP!"... Ada-ada saja, dan ini Temieng punye cerite.